SIBERUT UTARA, GARDA PERS.ID – Pembongkaran kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM) di Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang sempat tertunda sejak 3 November 2026, akhirnya dilaksanakan pada Jumat (6/11/2026).
Tertundanya pembongkaran BBM tersebut diduga dipicu persoalan utang-piutang dan biaya logistik antara pemilik kapal pengangkut BBM dengan pihak pengelola SPBU di wilayah Siberut Utara.
Pada Jumat, sekitar pukul 11.00 WIB, persoalan tersebut sempat memicu adu mulut antara pihak SPBU dengan seorang warga berinisial M. Situasi kemudian mendapat perhatian pihak Muspika Kecamatan Siberut Utara.
Melalui mediasi dan keterlibatan pihak terkait, kedua belah pihak akhirnya menyepakati penyelesaian persoalan dengan membuat surat pernyataan tertulis.
Dalam surat pernyataan tertanggal 6 November 2026 tersebut, pihak pertama, Aman Harefa (42), selaku nakhoda kapal TLO Cemerlung 7 yang mewakili PT Trans Tello Cemerlung, menyatakan akan segera membayar biaya logistik BBM berupa transportasi.
Sementara itu, pihak kedua, Monang Siagian (65), pegawai SPBU Unit Pokai yang mewakili PT Ekrindo Putra, meminta agar pembongkaran BBM segera dilaksanakan mengingat masyarakat sangat membutuhkan pasokan BBM.
Kedua pihak juga menyepakati penyelesaian kewajiban logistik dan transportasi BBM agar proses pembongkaran serta pendistribusian dapat berjalan lancar.
Setelah kesepakatan tersebut dibuat, pembongkaran BBM akhirnya mulai dilaksanakan pada hari yang sama.
Distribusi BBM Dikawal hingga Selesai
Pihak terkait menyampaikan bahwa proses pembongkaran hingga pendistribusian BBM akan terus dikawal bersama Muspika Kecamatan Siberut Utara sampai seluruh tahapan selesai.
Pengawalan ini dinilai penting untuk memastikan pasokan BBM dapat segera diterima masyarakat dan tidak kembali terhambat oleh persoalan pribadi maupun urusan administrasi antara pihak-pihak terkait.
Masyarakat berharap distribusi BBM di wilayah Siberut Utara dapat berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran, sehingga kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat tidak terganggu.
Penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi tersebut diharapkan menjadi langkah positif dalam menjaga stabilitas pelayanan serta memenuhi kebutuhan energi masyarakat di wilayah Kepulauan Mentawai. (Tomanai)
Garda Pers.id – Kontrol Sosial
Mengawal informasi, menyuarakan kepentingan masyarakat.


0Komentar