Kapolda Sumbar Tegas: Kapolres Mentawai Diganti, Mafia Ilegal Tak Diberi Ruang Negosiasi

PADANG — Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy menegaskan komitmennya untuk memberantas berbagai praktik ilegal di wilayah hukum Polda Sumbar. Ia menyatakan tidak akan memberikan ruang negosiasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolda Sumbar kepada Garda Pers.id melalui pesan WhatsApp pada Jumat, 18 September 2026

“Untuk itu, Kapolres Mentawai saya copot, mulai Senin sudah saya ganti,” tegas Kapolda.

Tidak hanya menyoroti persoalan pergantian pimpinan kepolisian di Mentawai, Kapolda Sumbar juga menegaskan sikapnya terhadap praktik ilegal yang menjadi perhatian masyarakat.

“Saya komitmen tidak beri ruang untuk negosiasi kepada para mafia ilegal,” tulisnya.

Kapolda juga menegaskan akan mengambil tindakan terhadap anggota Polri yang terbukti mencoba terlibat dalam praktik ilegal, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Saya akan tindak oknum Polri yang coba-coba terlibat langsung/tidak langsung,” tegas Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy.

Dalam komunikasi tersebut, Kapolda menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, antara lain BBM ilegal, galian C ilegal, dan resort ilegal.

Sikap tegas tersebut menunjukkan bahwa penanganan aktivitas ilegal tidak hanya diarahkan kepada pelaku di luar institusi kepolisian, tetapi juga terhadap anggota Polri apabila ditemukan keterlibatan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penegakan hukum.

Menanggapi pernyataan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy terkait komitmen pemberantasan berbagai praktik ilegal, Ketua BPI KPNPA RI Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tuhowoloo Telaumbanua (Delau), menyampaikan apresiasi atas ketegasan dan keterbukaan Kapolda Sumbar.

Saat dihubungi Garda Pers.id, Delau mengatakan bahwa pernyataan Kapolda Sumbar tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap praktik-praktik ilegal serta menindak oknum anggota Polri apabila terbukti terlibat.

“Saya mengapresiasi ketegasan dan keterbukaan Kapolda Sumbar. Pernyataan beliau memberikan pesan yang jelas bahwa tidak boleh ada ruang negosiasi dalam penanganan praktik ilegal,” ujar Delau.

Menurutnya, keterbukaan pimpinan kepolisian dalam menyampaikan sikap kepada masyarakat dan media merupakan hal penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat ditangani secara transparan.

Delau juga mengapresiasi komitmen Kapolda yang menyatakan akan menindak oknum Polri yang terbukti terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Garda Pers.id mencatat pernyataan Kapolda tersebut sebagai komitmen terbuka untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ilegal di Sumatera Barat, termasuk di wilayah Kepulauan Mentawai.( TIM REDAKSI)