.png)
PADANG, GARDA PERS.ID — Persidangan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Labuhan Bajau, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tahun Anggaran 2019 dan 2020, memasuki agenda pembacaan perlawanan atau eksepsi dari masing-masing Penasihat Hukum terdakwa, Rabu (4/11/2026).
Sidang yang berlangsung di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tersebut menghadirkan dua terdakwa, yakni Ahmad Zuridin dalam Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Pdg dan Budi Utomo dalam Perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Pdg.
Dalam eksepsinya, Penasihat Hukum Ahmad Zuridin memohon kepada Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan perlawanan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum. Mereka menilai dakwaan tersebut cacat hukum dan meminta agar dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
Selain itu, pihak terdakwa juga meminta agar Ahmad Zuridin dikeluarkan dari tahanan, pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan, serta hak-haknya dipulihkan dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
Sementara itu, Penasihat Hukum Budi Utomo juga mengajukan perlawanan dengan memohon agar Surat Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum apabila terbukti tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b juncto Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Perlawanan tersebut merupakan keberatan dari pihak terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan Penuntut Umum. Permohonan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum.
Majelis Hakim yang memimpin persidangan terdiri dari Nasri, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, bersama Hendri Joni, S.H., M.H., dan Yenni, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota.
Setelah pembacaan eksepsi selesai, Majelis Hakim menetapkan agenda persidangan berikutnya, yakni Pendapat atau Tanggapan Penuntut Umum atas Perlawanan Penasihat Hukum, yang dijadwalkan pada Rabu, 2 Desember 2026.
Persidangan berakhir sekitar pukul 13.17 WIB. Selama berlangsungnya sidang, situasi terpantau aman dan lancar, dengan jumlah pengunjung kurang lebih 15 orang.
Perkara ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan pembangunan fasilitas pelabuhan laut di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Proses persidangan selanjutnya akan menentukan bagaimana Majelis Hakim menyikapi keberatan yang diajukan oleh masing-masing pihak terdakwa.(*)
Garda Pers.id — Mengawal Informasi, Menjaga Integritas.
0Komentar