Masyarakat Apresiasi Arah Pembangunan Kota Padang, Infrastruktur Dasar Jadi Sorotan

PADANG — GARDA PERS.ID — Sejumlah masyarakat Kota Padang memberikan apresiasi terhadap arah pembangunan Pemerintah Kota Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran. Apresiasi tersebut terutama dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur dasar dan sejumlah program pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pembangunan jalan lingkungan dan drainase permukiman. Berdasarkan data Pemerintah Kota Padang, realisasi pembangunan jalan lingkungan pada 2025 mencapai 15,13 kilometer, melampaui target 14 kilometer. Sementara pembangunan saluran drainase mencapai 5,505 kilometer, dari target 2 kilometer.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan masyarakat untuk melihat keseriusan pemerintah kota dalam menangani kebutuhan infrastruktur di kawasan permukiman.

Namun, pembangunan infrastruktur masih menjadi pekerjaan yang harus dilanjutkan. Data Pemerintah Kota Padang menunjukkan bahwa pada 2026 masih terdapat target pembangunan jalan lingkungan sepanjang 17,8 kilometer serta pemeliharaan 5,3 kilometer. Untuk drainase, pemerintah menargetkan pembangunan baru sepanjang 1 kilometer dan pemeliharaan 2,1 kilometer.

Persoalan drainase juga masih menjadi perhatian karena sejumlah kawasan Kota Padang menghadapi persoalan banjir dan genangan. Pemerintah kota sebelumnya melakukan penyusunan kembali masterplan drainase karena dokumen lama dinilai tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan kondisi kota.

Selain pembangunan fisik, Pemko Padang menjalankan sejumlah program yang menjadi bagian dari arah pembangunan lima tahun pemerintahan Fadly Amran–Maigus Nasir. Dalam refleksi satu tahun kepemimpinan pada Februari 2026,

Pemerintah kota menyebut sembilan program unggulan, antara lain pemerintahan yang bersih dan akuntabel, peningkatan pelayanan, serta pembangunan infrastruktur melalui program yang mencakup jalan, drainase dan penanganan kawasan terdampak banjir.

Di sisi tata kelola pembangunan, Pemerintah Kota Padang juga telah menetapkan mekanisme pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan melalui Surat Edaran Wali Kota Nomor 000.7/38/BAPP-PDG/II-2025. Dokumen tersebut menekankan pelaksanaan kegiatan berdasarkan perencanaan, jadwal, prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis.

Seorang tokoh masyarakat kota padang di temui media ini yang tidak mau disebut namanya, nagi masyarakat, capaian pembangunan tersebut menjadi alasan munculnya apresiasi terhadap pemerintah kota. Namun, apresiasi publik juga berjalan beriringan dengan harapan agar pembangunan terus dilakukan secara transparan, tepat sasaran dan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Dengan masih adanya kebutuhan perbaikan jalan, drainase dan penanganan banjir di sejumlah kawasan, tantangan Pemerintah Kota Padang ke depan bukan hanya mempertahankan capaian pembangunan, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan, pemerataan manfaat serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

GARDA PERS.ID memandang partisipasi masyarakat—baik dalam bentuk apresiasi maupun kritik—merupakan bagian penting dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, pembangunan dapat terus dikawal agar berjalan sesuai perencanaan dan kepentingan masyarakat Kota Padang. ( Beharnit Garda Pers)