Mahasiswa Demo Damai di Polda Sumbar, Dukung Ketegasan Kapolda

PADANG, GARDA PERS.ID — Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi damai di Mapolda Sumatera Barat, Selasa (29/9/2026). Mereka menyampaikan dukungan terhadap komitmen Kapolda Sumbar Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy dalam menangani berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan, di antaranya penyalahgunaan BBM bersubsidi, dugaan perusakan mangrove di Kepulauan Mentawai, serta pengawasan terhadap legalitas pembangunan resort di kawasan hutan dan pesisir.

Mahasiswa meminta aparat penegak hukum hadir dan memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti berdasarkan fakta, bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolda: Polri Wajib Hadir

Saat dimintai tanggapan oleh Garda Pers.id melalui SMS ke nomor telepon selulernya, Kapolda Sumbar menegaskan bahwa persoalan sosial harus ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan hukum yang berkepanjangan.

“Semua persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat, tentu Polri wajib hadir untuk menangani agar tidak menjadi persoalan hukum yang berkelanjutan.”

Kapolda juga menegaskan sikap kepolisian terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penanganan dilakukan terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi sesuai ketentuan hukum.

Sorotan Mangrove Mentawai

Persoalan lingkungan, khususnya dugaan pemanfaatan atau perusakan mangrove di Kepulauan Mentawai, turut menjadi perhatian mahasiswa dan masyarakat.

Garda Pers.id sebelumnya menerima informasi mengenai dugaan penggunaan material yang disebut berasal dari mangrove untuk kepentingan usaha pariwisata. Informasi tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan dan dokumen oleh instansi berwenang.

Legalitas Resort Perlu Dipastikan

Selain itu, mahasiswa menyoroti keberadaan resort atau bangunan usaha yang berada di kawasan hutan maupun pesisir.

Mereka meminta pemerintah dan aparat terkait memastikan status kawasan, legalitas pembangunan, perizinan, serta dokumen lingkungan sebelum kegiatan usaha dinyatakan sesuai dengan ketentuan.

Setiap dugaan pelanggaran, menurut aspirasi mahasiswa, harus diproses secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, tanpa mengambil kesimpulan sebelum proses pemeriksaan selesai.

Kehadiran mahasiswa dalam aksi damai tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat agar persoalan sosial dapat ditangani secara cepat dan proporsional sehingga tidak berkembang menjadi konflik atau persoalan hukum yang berkelanjutan.

“JAGA MINANGKABAU.”

Garda Pers.id

Media Kontrol Sosial(*)