.png)
PADANG, GARDA PERS.ID — Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy menegaskan komitmennya untuk menindak berbagai aktivitas yang melanggar hukum di wilayah Sumatera Barat, termasuk persoalan BBM bersubsidi, dugaan perusakan mangrove, serta aktivitas pembangunan resort yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan dan penggunaan kawasan.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Sumbar ketika dihubungi Garda Pers.id melalui pesan WhatsApp/SMS untuk meminta tanggapan terkait sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai.Selasa (29/09/29)
Kapolda menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang bagi pihak yang menyalahgunakan BBM bersubsidi maupun melakukan aktivitas ilegal.
Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan Kapolda sebelumnya bahwa aktivitas ilegal di Mentawai akan ditindak dan tidak ada ruang negosiasi bagi pihak yang terbukti terlibat. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian kepolisian antara lain dugaan peredaran BBM ilegal dan aktivitas resort yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Polri wajib hadir di tengah persoalan masyarakat
Dalam komunikasi tersebut, Kapolda Sumbar menyampaikan:
“Semua persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat, tentu Polri wajib hadir untuk menangani agar tidak menjadi persoalan hukum yang berkelanjutan.”
Pernyataan tersebut menjadi pesan bahwa persoalan yang berkembang di tengah masyarakat perlu ditangani sejak awal melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan yang objektif, sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
BBM subsidi menjadi perhatian
Persoalan distribusi dan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kepulauan Mentawai juga menjadi perhatian masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sendiri pada 23 September 2026 melakukan pemantauan kedatangan kapal pengangkut BBM di Pelabuhan Syahbandar Tuapejat bersama Tim Satgas Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi. Dalam manifest pengangkutan tercatat Pertalite 16 ton dan Bio Solar Subsidi 8 ton untuk tujuan Tuapejat.
Karena itu, masyarakat berharap pengawasan tidak hanya dilakukan pada proses distribusi, tetapi juga sampai kepada penerima dan penggunaan BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Dugaan pemanfaatan mangrove juga disorot
Selain BBM subsidi, persoalan lingkungan, khususnya mangrove, turut menjadi perhatian.
Ketua Mangrove Lestari Nusantara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tuhowoloo Telaumbanua, S.IP (Delau), sebelumnya meminta aparat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pemanfaatan material mangrove untuk kepentingan usaha pariwisata di wilayah pesisir Mentawai.
Salah satu yang disorot adalah PT Onu Mentawai Internasional/Hollow Tree's Resort di kawasan Pantai Katiet. Garda Pers.id sebelumnya memberitakan adanya dugaan penggunaan material yang disebut berasal dari mangrove sebagai tiang teras dan bagian perlindungan sinar matahari pada area restoran.
Delau menegaskan pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan sepihak. Menurutnya, aparat berwenang perlu turun langsung untuk memeriksa asal material, status kawasan, dokumen perizinan serta dampak terhadap ekosistem mangrove.
Resort dan status kawasan perlu diperiksa
Masyarakat juga meminta adanya pemeriksaan terhadap resort-resort yang berada di kawasan hutan maupun wilayah pesisir apabila terdapat dugaan pembangunan tanpa kelengkapan izin.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah kegiatan pembangunan telah memiliki persetujuan dan perizinan yang dipersyaratkan, termasuk kesesuaian dengan status dan fungsi kawasan serta ketentuan perlindungan lingkungan.
Dengan demikian, setiap dugaan pelanggaran dapat ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, dokumen, dan bukti hukum, bukan semata-mata berdasarkan informasi atau tuduhan di masyarakat.
“JAGA MINANGKABAU”
Kapolda Sumbar menegaskan bahwa Polri harus hadir dalam setiap persoalan sosial yang berpotensi berkembang menjadi persoalan hukum.
Bagi masyarakat, penegakan hukum diharapkan berjalan tanpa pandang bulu—baik terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi, dugaan aktivitas ilegal, maupun dugaan pelanggaran terhadap lingkungan dan kawasan hutan.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas aparat, tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“JAGA MINANGKABAU.”
Garda Pers.id — Mengawal Fakta, Menyuarakan Kebenaran
0Komentar