.png)
MENTAWAI — Garda Pers.id. Ketua BPI KPNPA RI Wilayah Kepulauan Mentawai, Tuhowoloo Telaumbanua alias Delau, menyoroti pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya terkait pengelolaan anggaran, kepatuhan terhadap spesifikasi teknis, penggunaan material serta transparansi pekerjaan di lapangan.
Delau menilai, kebijakan yang memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk mengelola langsung anggaran revitalisasi sekolah, baik SD maupun SMP, harus diikuti dengan pengawasan yang lebih ketat.
Menurutnya, kewenangan mengelola anggaran tidak berarti kepala sekolah dapat mengabaikan RAB, spesifikasi teknis, dokumen pengadaan, persyaratan material maupun ketentuan dalam kontrak pekerjaan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Ini bisa menjadi angin surga bagi kepala sekolah karena pengelolaan anggaran revitalisasi dilakukan lebih langsung. Tetapi jangan sampai kewenangan tersebut justru disalahgunakan. Semua tetap harus berdasarkan aturan, RAB, spesifikasi teknis dan dokumen pekerjaan,” ujar Delau kepada Garda Pers.id di Mentawai.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian BPI KPNPA RI adalah dugaan penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, termasuk informasi mengenai penggunaan pasir yang disebut berasal dari wilayah pantai atau laut.
Delau meminta persoalan tersebut tidak hanya dijawab secara lisan, tetapi harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan kondisi fisik di lapangan.
“Kalau memang ada larangan penggunaan material tertentu dalam spek atau kontrak, maka harus dipatuhi. Kita harus melihat dokumen kontraknya, RAB-nya, spesifikasi teknisnya dan material yang benar-benar digunakan di lapangan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan pasir laut atau pengambilan material dari wilayah pesisir harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan lingkungan hidup.
“Jangan sampai pembangunan sekolah menggunakan material yang sumber atau penggunaannya bermasalah secara hukum.
Kalau memang ada dugaan penggunaan pasir laut, harus diperiksa dari mana material itu diperoleh dan apakah memiliki dasar perizinan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Delau.
Perbedaan Harga Material Disoroti
Selain persoalan spesifikasi, Delau juga menyoroti dugaan perbedaan harga material yang cukup signifikan.
Menurut informasi yang diterima BPI, harga pasir lokal di Mentawai disebut berada di kisaran Rp300.000 per meter kubik, sementara material yang didatangkan dari luar daerah disebut dapat mencapai sekitar Rp800.000 hingga Rp1 juta per meter kubik.
“Perbedaan harganya sangat jauh. Kalau dalam RAB atau item pekerjaan sudah ditentukan jenis dan sumber material yang diperbolehkan, tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan material lain dengan harga yang jauh berbeda, ini harus diperiksa secara serius,” ujar Delau.
Menurutnya, persoalan tersebut harus dibandingkan secara menyeluruh dengan RAB, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, harga satuan, bukti pembelian, dokumen pengadaan dan kondisi fisik material.
“Kalau benar terjadi perbedaan antara material yang dianggarkan dengan material yang digunakan, kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara atau berdampak terhadap kualitas pekerjaan, tentu ada indikasi yang harus diklarifikasi dan diaudit. Jangan sampai negara dirugikan dan kualitas bangunan juga dikorbankan,” tegasnya.
Minta Kejaksaan dan Polres Ikut Mengawasi
BPI KPNPA RI Wilayah Kepulauan Mentawai meminta Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai dan Polres Kepulauan Mentawai ikut melakukan pengawasan apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah.
Delau menegaskan, BPI tidak ingin langsung memberikan vonis atau menyatakan seseorang melakukan tindak pidana. Namun, apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian, menurutnya aparat perlu melakukan klarifikasi dan pemeriksaan berdasarkan bukti.
“Kami meminta aparat memanggil dan mengklarifikasi pihak sekolah jika memang ada laporan atau temuan yang perlu dijelaskan. Periksa dokumennya, cek materialnya di lapangan dan hitung volumenya. Kalau setelah pemeriksaan ditemukan unsur pelanggaran hukum atau kerugian negara, silakan diproses sesuai ketentuan,” katanya.
Soroti Pekerjaan Tanpa Papan Nama
Selain revitalisasi sekolah, BPI KPNPA RI juga mengaku menemukan adanya pekerjaan pembangunan yang diduga tidak dilengkapi papan informasi proyek.
Delau menilai transparansi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan uang negara.
“Masyarakat harus mengetahui pekerjaan itu sumber anggarannya dari mana, berapa nilainya, siapa pelaksananya, kapan dimulai dan kapan selesai. Jangan sampai ada pekerjaan yang masyarakat sebut sebagai pekerjaan ‘siluman’ karena tidak ada papan informasi,” ujarnya.
Klarifikasi SDN 17 Muntei Katurai
Dalam penelusuran Garda Pers.id terkait pembangunan SDN 17 Muntei Katurai, Kecamatan Siberut Barat Daya, media ini sebelumnya telah berupaya meminta klarifikasi mengenai sumber dan jenis material yang digunakan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebelumnya memberikan keterangan melalui pesan singkat bahwa penggunaan material tertentu berkaitan dengan kegiatan Dana BOS Afirmasi, bukan pekerjaan revitalisasi sebagaimana yang dipersoalkan.
Sementara itu, upaya Garda Pers.id menghubungi Kepala SDN 17 Muntei Katurai beberapa kali untuk mendapatkan penjelasan mengenai material dan pelaksanaan pekerjaan belum mendapatkan jawaban.
Delau mengatakan pihak sekolah tetap harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan persoalan tersebut secara terbuka.
“BPI tidak ingin menghakimi. Kepala sekolah harus diberikan ruang untuk menjelaskan. Kalau memang material yang digunakan sesuai spek dan aturan, tunjukkan dokumennya. Kalau tidak sesuai, juga harus dijelaskan mengapa bisa terjadi,” katanya.
BPI: Masyarakat Berhak Mengawasi
Delau menegaskan BPI KPNPA RI Wilayah Kepulauan Mentawai akan terus melakukan monitoring terhadap berbagai proyek pembangunan di daerah, termasuk pembangunan sarana pendidikan.
Ia mengajak masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran negara, tetapi tetap berdasarkan fakta, dokumen dan bukti di lapangan.
“Kami selalu berada di sisi hukum dan tidak pernah berada di atas hukum. Kritik kami bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan. Buktikan di lapangan, periksa dokumennya, cocokkan dengan RAB dan spesifikasinya. Jika benar ada penyimpangan, jangan dibiarkan,” pungkas Delau.(Tim Garda PerPers.Id)
0Komentar