.png)
TUAPEJAT, GARDA Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (BPI KPNPA RI) DPD Kabupaten Kepulauan Mentawai meminta klarifikasi resmi terkait paket pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTCS Sumatera 4 yang disebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp11,271 miliar.
Permintaan tersebut disampaikan BPI KPNPA RI Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui surat/laporan informasi awal dan permohonan klarifikasi kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Barat, tertanggal 24 September 2026.
Ketua BPI KPNPA RI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tuhowoloo Telaumbanua, S.IP, mengatakan permintaan klarifikasi dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat. Menurutnya, informasi mengenai paket pekerjaan tersebut perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak satuan kerja agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
Salah satu perhatian BPI adalah terkait material pasir yang digunakan dalam pekerjaan, termasuk sumber material dan legalitas pengambilannya.
Dalam dokumen tersebut, BPI meminta penjelasan mengenai 14 poin, di antaranya dugaan penggunaan pasir laut, sumber dan asal-usul pasir, legalitas pengambilan dan pengangkutan material, kesesuaian jenis pasir dengan spesifikasi teknis, volume material dalam RAB dibandingkan penggunaan aktual, harga satuan material, biaya transportasi, dokumen penerimaan dan pembayaran material, hasil pengujian mutu serta pengawasan oleh PPK dan konsultan pengawas.
BPI juga meminta penjelasan mengenai dokumentasi penggunaan material di masing-masing lokasi serta aspek legalitas atau persetujuan lingkungan apabila material yang digunakan berasal dari wilayah pesisir atau laut.
Minta Data Kontrak dan RAB Dibuka untuk Klarifikasi
Dalam permohonan klarifikasinya, BPI KPNPA RI meminta Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Barat memberikan informasi mengenai nama dan jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, nilai kontrak, nomor dan tanggal kontrak, nama penyedia/kontraktor, PPK, konsultan pengawas, RAB dan spesifikasi teknis, hingga sumber material pasir.
Selain itu, BPI meminta dokumen legalitas asal material, dokumen pengangkutan, volume material yang direncanakan dan digunakan, harga satuan serta biaya transportasi.
Dokumen pembayaran dan progres pekerjaan, hasil pengujian mutu material, dokumen pengawasan serta dokumentasi kondisi dan pelaksanaan pekerjaan juga menjadi bagian yang diminta untuk diklarifikasi.
BPI Minta Pemeriksaan Administratif, Teknis dan Keuangan
BPI KPNPA RI juga meminta agar dilakukan klarifikasi internal sekaligus pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut dari aspek administratif, teknis, keuangan dan lingkungan, sesuai kewenangan instansi terkait.
Pemeriksaan yang diminta antara lain menyangkut kesesuaian kontrak dengan pelaksanaan fisik, kesesuaian RAB dengan penggunaan material, volume dan harga material, sumber serta legalitas material, dokumen pengadaan dan pembayaran, mutu material, progres fisik pekerjaan serta pengawasan PPK dan konsultan.
Aspek lingkungan juga menjadi perhatian, khususnya apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat penggunaan atau pengambilan pasir laut.
“Kami menyerahkan sepenuhnya proses verifikasi, pemeriksaan dan penilaian hukum kepada instansi yang berwenang. Penyampaian informasi ini bukan merupakan tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan laporan informasi awal berdasarkan hasil pemantauan masyarakat yang perlu diuji dan diverifikasi secara objektif melalui pemeriksaan resmi.”
Pernyataan tersebut tercantum dalam laporan BPI KPNPA RI.
Informasi Disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
BPI KPNPA RI Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menyatakan bahwa informasi awal tersebut akan menjadi bahan untuk disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat guna memperoleh telaah dan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
BPI meminta aparat penegak hukum memastikan apakah terdapat atau tidak terdapat indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara, pelaksanaan kontrak, pengadaan material, pembayaran maupun aspek lain yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
BPI menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan proses pembuktian kepada lembaga yang memiliki kewenangan pemeriksaan.
“Informasi awal harus diuji melalui dokumen dan pemeriksaan resmi. Karena itu, kami meminta pihak terkait memberikan klarifikasi secara terbuka dan sesuai kewenangan,” demikian sikap BPI dalam dokumen tersebut.
Garda Pers.id akan terus memantau perkembangan klarifikasi dari Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Barat terkait paket pekerjaan tersebut, termasuk jawaban mengenai sumber material pasir, nilai dan volume material, dokumen kontrak serta hasil pemeriksaan apabila nantinya dilakukan.
Laporan: Garda Pers.id
0Komentar