.png)
PADANG, Garda Pers.id — Sengketa tanah yang berkaitan dengan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali menjadi sorotan. Persoalan tersebut mencakup klaim kepemilikan tanah, Surat Kuasa Menjual, dokumen jual beli, serta riwayat tanah yang disebut pernah dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Pada 23 September 2026 di Padang, Dr. Aminziduhu Mendrofa menyampaikan kepada media bahwa dirinya meyakini tanah yang menjadi lokasi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan tanah yang sah menurut dokumen yang dimilikinya.
Menurut Aminziduhu, dirinya memiliki bukti jual beli melalui notaris serta dokumen serah terima jual beli yang menurutnya lengkap. Ia juga menyampaikan bahwa pendapat tersebut didukung oleh kuasa hukumnya yang disebut sebagai salah seorang pengacara senior di Sumatera Barat.
Pernyataan Suwardi
Aminziduhu juga menyoroti keberadaan dokumen Surat Pernyataan Suwardi tertanggal 17 Februari 2012.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Garda Pers.id, Suwardi menerangkan bahwa dirinya merupakan penerima kuasa dari Tukirin, yang dalam KTP disebut Tukirin Hadi Mulyono, berdasarkan Surat Kuasa Menjual tertanggal 11 Januari 2011.
Dalam surat tersebut, Suwardi menyatakan bahwa karena suatu sebab dirinya tidak dapat menjalankan kuasa yang diterimanya dan kemudian menyatakan:
“tidak sanggup lagi menjalankan kuasa tersebut.”
Surat pernyataan itu ditandatangani Suwardi pada 17 Februari 2012 dan tanda tangannya dilegalisasi oleh Notaris Rismadona, S.H., dengan Legalisasi Nomor 2.255/L-2012.
Namun, perlu dibedakan bahwa legalisasi notaris tersebut merupakan pengesahan tanda tangan sebagaimana tercantum dalam dokumen, bukan dengan sendirinya merupakan putusan mengenai sah atau tidaknya seluruh isi hubungan hukum yang mendasari kuasa tersebut.notaris, dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1687. Sementara untuk kepentingan pendaftaran peralihan hak atas tanah, PP Nomor 24 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pembuktian perbuatan hukum melalui akta PPAT.
Karena itu, dalam persoalan ini perlu dilihat secara lengkap apakah terdapat akta hibah, akta PPAT, dokumen penerimaan hibah, sertifikat, riwayat tanah, serta dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menjadi dasar penguasaan tanah tersebut.
Aminziduhu Sebut Telah Melaporkan Direktur RSUD
Selain menyampaikan klaim mengenai kepemilikan tanah, Aminziduhu mengatakan dirinya telah melaporkan Direktur RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, dr. Toni Ruslim, kepada Polda Sumatera Barat terkait persoalan tanah tersebut.
Laporan tersebut sebelumnya diberitakan Garda Pers.id.
Berdasarkan STTLP Nomor STTLP/B/274/IX/2026/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT, laporan disebut diterima SPKT Polda Sumatera Barat pada 21 September 2026 pukul 13.24 WIB. Dalam laporan tersebut, Aminziduhu melaporkan dugaan penyerobotan tanah dan mencantumkan dokumen yang menurutnya menjadi dasar klaim atas tanah tersebut.
Dalam laporan itu juga disebut adanya Surat Kuasa Menjual Nomor 119/Legalisasi/2012 tertanggal 20 Februari 2012 serta surat pernyataan pelunasan dari Paziem tertanggal 20 Februari 2012. Aminziduhu menyebut telah melakukan pelunasan sebesar Rp20 juta dan memperoleh pelepasan hak atas tanah yang diklaimnya.
Pemkab Mentawai Memiliki Versi Berbeda
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki posisi yang berbeda mengenai riwayat tanah tersebut.
Dalam pemberitaan sebelumnya, pihak Pemkab menyampaikan bahwa tanah untuk pembangunan RSUD berkaitan dengan proses hibah pada tahun 2002. Persoalan tersebut juga telah masuk dalam proses perkara perdata Nomor 316/Pdt.G/2025/PN.Pdg.
Kuasa hukum pihak penggugat dalam perkara tersebut, Marhel Saogo, menyatakan bahwa putusan perkara sebelumnya merupakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau gugatan tidak dapat diterima, bukan putusan yang menyatakan pokok gugatan ditolak. Pihaknya menyatakan akan memperbaiki gugatan dan menempuh langkah hukum selanjutnya.
Dengan demikian, status kepemilikan dan riwayat tanah tersebut belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan klaim salah satu pihak. Dokumen jual beli yang diklaim Aminziduhu, dokumen kuasa, dokumen hibah, sertifikat, serta dokumen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu diperiksa secara menyeluruh.
Garda Pers.id: Buka Ruang Klarifikasi
Garda Pers.id memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan klarifikasi dan menunjukkan dokumen yang menjadi dasar masing-masing pihak.
Persoalan ini menjadi penting karena objek yang disengketakan berkaitan dengan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karena itu, penyelesaian status tanah secara transparan melalui mekanisme hukum menjadi hal yang perlu dikawal bersama.
Laporan polisi juga bukan merupakan putusan bahwa dugaan tindak pidana telah terbukti. Demikian pula, dokumen jual beli, surat kuasa, atau dokumen hibah tetap perlu diuji mengenai keabsahan, kewenangan pihak yang menandatangani, objek tanah, serta hubungan masing-masing dokumen dengan sertifikat yang dipersoalkan.
Garda Pers.id akan terus mengikuti perkembangan proses hukum dan melakukan konfirmasi kepada Aminziduhu Mendrofa, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, pihak RSUD, Tukirin, Paziem/Waino (Fazien), serta pihak-pihak lain yang terkait dengan riwayat tanah tersebut.
(Tim Redaksi Garda Pers.id)
0Komentar