.png)
MENTAWAI, GARDA PERS.ID – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Jop Sirirui S.Pd., SD, mengungkapkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara besaran anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dalam program revitalisasi sekolah terdampak bencana di sejumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Dalam perbincangan di ruang kerjanya, Jop mengaku hingga saat ini belum mendapatkan informasi yang jelas dari pihak Kementerian terkait penggunaan anggaran program tersebut. Menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan yang ditemukan di lapangan, terutama pada proyek yang dikerjakan melalui kerja sama antara Kementerian dan TNI.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari konsultan pengawas, terdapat delapan sekolah yang masuk dalam program revitalisasi sekolah terdampak bencana dengan total anggaran mencapai miliaran rupiah.
Rincian anggaran tersebut meliputi SD Fransiskus Sikabaluan sebesar Rp1.131.774.513, SDN 08 Sagulubek Rp1.183.788.644, SDN 06 Madobag Rp742.373.129, SDN 12 Muntei Rp748.689.963, SDN 03 Sotboyak Rp1.140.700.962, SDN 01 Malancan Rp999.427.153, SDN 09 Muara Sikabaluan Rp1.096.882.331, dan SDN 13 Cimpungan Rp1.295.568.666.
Jop menilai terdapat ketidaksesuaian antara besaran anggaran dengan pekerjaan yang dilakukan di lapangan. Menurutnya, pihak Dinas Pendidikan telah melaporkan persoalan tersebut kepada fasilitator dari Kementerian, bahkan disertai dokumentasi berupa foto dan video. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi.
Sementara itu, Pengawas Pendidikan Kecamatan Sikabaluan menyebut proyek revitalisasi tersebut terkesan seperti "proyek siluman" karena tidak dilengkapi papan informasi atau plang proyek.
Menurutnya, masyarakat tidak mengetahui siapa pihak yang mengelola proyek, berapa besar anggaran yang digunakan, serta berapa lama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
"Proyek ini seperti proyek siluman. Tidak ada plang proyek yang menjelaskan siapa pengelolanya, berapa nilai anggarannya, dan berapa lama waktu pelaksanaannya," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa masyarakat di sekitar sekolah tidak banyak dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sebagian besar tenaga kerja yang terlibat justru didatangkan dari luar Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Padahal, keterlibatan masyarakat setempat dinilai sangat penting, terutama untuk memberikan dampak ekonomi bagi warga di sekitar lokasi proyek.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kementerian maupun pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian anggaran, tidak adanya papan informasi proyek, serta minimnya keterlibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah terdampak bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai. ( Windi Aulya Garda Pers.Id)
0Komentar