BPI KPNPA RI Wilayah Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Minta Kejaksaan Agung dan Polri Kawal Proyek Bernilai Miliaran Rupiah

GARDA PERS.ID | Mentawai

Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Wilayah Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat,

Tuhowoloo Telaumbanua, S.IP., yang akrab disapa Delau, meminta Kejaksaan Agung dan Polri untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan proyek-proyek bernilai miliaran rupiah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. (14/08/26)

Permintaan tersebut disampaikan menyusul dugaan penggunaan material timbunan yang tidak sesuai ketentuan pada proyek Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Simalepet di Kecamatan Siberut Selatan.

Berdasarkan data yang diperoleh media ini, proyek tersebut dikerjakan oleh PT Hikmah Hidup Gemilang berdasarkan Kontrak Nomor PL.107/1/1/UPP.SBR-2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp50.621.118.719 yang bersumber dari APBN PNBP Tahun Anggaran 2026.

Media ini menghubungi Syarif selaku penanggung jawab proyek melalui pesan singkat. Dalam keterangannya, Syarif menyampaikan bahwa penggunaan material lokal telah mendapatkan persetujuan dari konsultan pengawas.

Selain itu, media ini juga menghubungi Fery selaku pelaksana lapangan melalui pesan WhatsApp. Menurut Fery, penggunaan material tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Ady selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Haryadiputra selaku konsultan pengawas.

Namun, berdasarkan keterangan yang diperoleh media ini dari pihak konsultan, setiap perubahan item pekerjaan wajib mengikuti prosedur yang berlaku dan harus memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.

Konsultan juga menjelaskan bahwa material yang akan digunakan harus terlebih dahulu melalui uji laboratorium sebelum didatangkan ke lokasi proyek. Selain itu, pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) tidak akan dilakukan opname.

Delau menegaskan bahwa persetujuan secara lisan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah spesifikasi pekerjaan.

"Apabila memang terdapat persetujuan, maka harus disertai dokumen tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak cukup hanya pernyataan lisan karena seluruh penggunaan anggaran negara wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun teknis," tegas Delau.

Menurut Delau, apabila dugaan tersebut terbukti, penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan, merusak mutu proyek, serta dapat menimbulkan kerugian negara di kemudian hari.

Oleh karena itu, BPI KPNPA RI meminta Kejaksaan Agung dan Polri untuk terus mengawal seluruh proyek yang dibiayai oleh APBN maupun APBD di Kabupaten Kepulauan Mentawai agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis, dokumen kontrak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Ady selaku PPK belum memberikan tanggapan meskipun telah beberapa kali dihubungi oleh media ini.(Tim GARDA PERS.ID)