.png)
MENTAWAI – GARDA PERS.ID – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang berulang hampir setiap pekan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah kepulauan.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Ketua BPI KPNPA RI Wilayah Kepulauan Mentawai, Tuhowoloo Telaumbanua, S.IP, meminta pemerintah pusat tidak menganggap persoalan kelangkaan BBM sebagai masalah rutin yang cukup ditangani ketika stok sudah habis.
“Ada badai maupun tidak ada badai, kelangkaan BBM selalu terjadi hampir setiap minggu. Ini sangat mengganggu masyarakat dan stabilitas ekonomi Mentawai. Pemerintah harus mencari tahu akar persoalannya,” tegas Tuhowoloo.
Menurutnya, karakteristik Mentawai sebagai wilayah kepulauan memang memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi BBM. Namun, kelangkaan yang terus berulang perlu dievaluasi mulai dari kuota, jadwal pasokan, transportasi, lembaga penyalur hingga penggunaan BBM di tingkat konsumen.
BPI KPNPA RI meminta Pemerintah Pusat, Pertamina, BPH Migas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan audit serta pengawasan menyeluruh terhadap distribusi BBM subsidi.
Pengawasan, kata Tuhowoloo, harus dapat menjawab berapa kuota BBM subsidi yang ditetapkan untuk Mentawai, berapa yang benar-benar masuk ke wilayah tersebut, bagaimana distribusinya, serta siapa saja yang menjadi penerima manfaat.
Soroti Dugaan BBM Subsidi Dinikmati Pihak yang Tidak Berhak
BPI KPNPA RI juga menyoroti dugaan adanya pihak-pihak yang secara ekonomi mampu tetapi berpotensi memperoleh atau menggunakan BBM subsidi.
Salah satu yang diminta untuk diperiksa adalah penggunaan BBM subsidi oleh pemilik maupun pengelola usaha resort di Kepulauan Mentawai.
Namun, BPI KPNPA RI menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan data yang valid.
“Kami tidak ingin menuduh pihak tertentu tanpa bukti. Tetapi kalau ada informasi bahwa BBM subsidi justru dinikmati oleh pihak yang secara ekonomi tidak berhak, maka pemerintah wajib melakukan pemeriksaan. Jangan sampai masyarakat kecil kesulitan mendapatkan BBM, sementara pihak yang memiliki kemampuan ekonomi justru memperoleh akses lebih mudah,” ujar Delau.
Ia meminta pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap data pembelian BBM, volume penyaluran, identitas pengguna, serta pola distribusi di lapangan.
Menurutnya, subsidi negara seharusnya benar-benar diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama nelayan, pelaku usaha kecil, transportasi masyarakat dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan yang berlaku.
BPI Minta Kebijakan Subsidi Mentawai Dievaluasi
BPI KPNPA RI juga mendorong pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan BBM subsidi khusus di wilayah kepulauan.
Jika berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa mekanisme yang berjalan tidak tepat sasaran, pemerintah diminta melakukan penataan ulang agar subsidi tidak salah sasaran.
“Kalau sistem yang ada ternyata tidak mampu menjamin BBM subsidi diterima masyarakat yang berhak, pemerintah harus berani mengevaluasi mekanismenya. Yang paling penting adalah masyarakat Mentawai jangan terus menjadi korban kelangkaan,” tegasnya.
BPI KPNPA RI meminta pemerintah membuka informasi mengenai kuota, realisasi distribusi, jadwal pasokan dan lembaga penyalur BBM agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
Kelangkaan BBM sendiri bukan hanya berdampak terhadap pemilik kendaraan, tetapi dapat merembet ke sektor transportasi laut, nelayan, distribusi barang, harga kebutuhan pokok hingga aktivitas perekonomian masyarakat.
Sejumlah daerah lain juga mengalami persoalan kelangkaan BBM subsidi yang berdampak pada antrean panjang dan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pengawasan distribusi menjadi perhatian penting.
“BBM adalah urat nadi perekonomian Mentawai. Kalau kelangkaan terus terjadi setiap minggu, pemerintah pusat harus turun tangan. Jangan hanya menunggu masyarakat mengeluh atau antre panjang baru pasokan ditambah. Harus ada solusi permanen dan sistem distribusi yang transparan,” kata Tuhowoloo.
BPI KPNPA RI Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyatakan siap melakukan pengawasan sosial terhadap distribusi BBM dan mendorong pemerintah menindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah.(TIM GARDA PERS.ID )
0Komentar