.png)
GARDA PERS.ID | MENTAWAI – Pengungkapan lima kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh Polda Sumatera Barat dengan barang bukti mencapai 13.298 liter biosolar menjadi perhatian serius BPI KPNPA RI Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Dalam pengungkapan periode Juni hingga Juli 2026 tersebut, Polda Sumbar mengamankan tujuh tersangka. Kasusnya tersebar di Kota Padang, Pesisir Selatan, Pasaman Barat dan Padang Pariaman.
Polisi mengungkap berbagai modus, mulai dari pemindahan biosolar ke jeriken, penyimpanan di gudang hingga pengangkutan menggunakan kendaraan. Dalam salah satu pengungkapan terbesar, polisi menyita 4.995 liter biosolar yang diangkut menggunakan mobil tangki.
Penyidikan polisi juga menemukan bahwa BBM subsidi tersebut diduga tidak hanya diperjualbelikan kembali, tetapi digunakan untuk memasok kebutuhan sektor usaha dalam jumlah besar, termasuk aktivitas pertambangan tanpa izin dan perkebunan kelapa sawit.
BPI KPNPA RI: Jangan Hanya Daratan, Mentawai Harus Diawasi
Ketua BPI KPNPA RI Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tuhowoloo Telaumbanua (Delau), meminta langkah penindakan tersebut diikuti dengan penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi ke wilayah kepulauan.
Menurut Delau, persoalan kelangkaan BBM yang berulang di Mentawai harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai perlu memastikan apakah seluruh rantai distribusi BBM subsidi telah berjalan sesuai ketentuan.
“Pengungkapan 13.298 liter biosolar oleh Polda Sumbar harus menjadi momentum untuk melihat seluruh jalur distribusi BBM subsidi, termasuk yang menuju Kepulauan Mentawai,” ujar Delau.
Ia menegaskan, permintaan tersebut bukan tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan bentuk kontrol sosial agar subsidi negara benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Distribusi dari Hulu sampai Konsumen Diminta DievaluasiBPI KPNPA RI meminta dilakukan evaluasi terhadap:
kuota BBM subsidi untuk Mentawai; volume pengiriman dari daerah asal;
transportasi dan jalur distribusi laut; penyalur resmi;
pencatatan volume BBM masuk dan keluar;
mekanisme penjualan kepada masyarakat;
serta penggunaan BBM subsidi oleh penerima akhir.
Menurut BPI KPNPA RI, apabila seluruh data distribusi tercatat dengan baik, maka potensi kebocoran maupun penyalahgunaan subsidi akan lebih mudah dideteksi.
“Kalau ada perbedaan antara volume yang dikirim dengan yang diterima atau disalurkan, itu harus dapat dijelaskan berdasarkan data. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru mengalami kelangkaan,” tegas Delau.
Masyarakat Mentawai Jangan Menjadi Korban
Bagi masyarakat Mentawai, BBM memiliki peran penting karena kondisi geografis daerah yang terdiri dari pulau-pulau. Ketersediaan BBM berkaitan langsung dengan transportasi laut, nelayan, perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, BPI KPNPA RI meminta pengawasan tidak berhenti pada SPBU atau titik penyaluran, tetapi dilakukan terhadap seluruh rantai distribusi.
“Subsidi berasal dari keuangan negara. Maka manfaatnya harus kembali kepada masyarakat yang memang berhak. Jangan sampai masyarakat kecil kesulitan mendapatkan BBM sementara ada pihak yang diduga memperoleh BBM subsidi dalam jumlah besar untuk kepentingan komersial,” kata Delau.
Dukung Kapolda Sumbar Berantas Penyalahgunaan BBM
BPI KPNPA RI menyatakan mendukung langkah Polda Sumbar dalam memberantas penyalahgunaan BBM subsidi.
Polda Sumbar sendiri menegaskan akan terus melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Namun, BPI KPNPA RI berharap pengawasan juga diperluas ke wilayah kepulauan.
“Kami berharap Kapolda Sumbar bersama jajaran tidak hanya fokus pada pengungkapan kasus di daratan. Kepulauan Mentawai juga perlu mendapat perhatian dalam pengawasan distribusi BBM subsidi,” ujar Delau.
BPI KPNPA RI Wilayah Kepulauan Mentawai menyatakan akan terus melakukan pemantauan sosial terhadap persoalan distribusi BBM dan menyampaikan informasi kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi pelanggaran yang didukung data serta bukti.
Publik kini menunggu langkah konkret: apakah rantai distribusi BBM subsidi menuju Kepulauan Mentawai juga akan dievaluasi dan diperiksa secara menyeluruh?( TIMO .GARDA PERS.ID )
0Komentar