.png)
MENTAWAI, GARDA PERS.ID – Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dr. Rinto Wardana, menerima audiensi jajaran BPI KPNPA RI Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, yang dipimpin langsung oleh Tuhowoloo Telaumbanua, S.IP (Delau), di ruang kerja Bupati, Kantor Bupati Km 4 Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Senin (27/7/2026).
Pertemuan tersebut terlaksana atas koordinasi Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Motisohi Hura, SE., MM. Audiensi berlangsung hampir tiga jam, dimulai pukul 09.00 WIB hingga berakhir sekitar 11.50 WIB, dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan penuh dengan kekeluargaan.
Dalam audiensi itu, Ketua BPI KPNPA RI didampingi Tarcisius, SH., MH., mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai yang kini menjabat sebagai Penasihat BPI KPNPA RI, serta Binsar Saleleubaja, SE, mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang saat ini menjadi Pembina BPI KPNPA RI.
Sementara itu, Drs. Kurnia Sakerebau, mantan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sekitar 15 tahun yang lalu, berhalangan hadir karena sedang menjenguk anggota keluarganya yang mengalami musibah.
Selain jajaran penasihat dan pembina, audiensi juga dihadiri Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekretaris, Bendahara, para Ketua Bidang, serta pengurus BPI KPNPA RI Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Pada kesempatan tersebut, Tuhowoloo Telaumbanua, S.IP (Delau) menyampaikan bahwa audiensi dilakukan sebagai ajang silaturahmi sekaligus memperkenalkan kepengurusan BPI KPNPA RI Tahun 2026 yang telah disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BPI KPNPA RI Tahun 2026.
Delau menegaskan bahwa kehadiran BPI KPNPA RI bukan untuk mencari kesalahan pemerintah daerah, melainkan sebagai mitra strategis yang memberikan masukan, saran, dan rekomendasi yang konstruktif demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
"Kehadiran BPI KPNPA RI untuk memberikan masukan yang bermakna kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi. Kami ingin bersama-sama mencari solusi agar potensi yang dimiliki Kepulauan Mentawai dapat dikelola secara optimal sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor usaha yang ada di Mentawai. Jika PAD meningkat, maka pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin baik," ujar Delau.
Menurut Delau, Kepulauan Mentawai memiliki potensi besar di sektor pariwisata, perikanan, perkebunan, kehutanan, serta berbagai sektor usaha lainnya yang perlu dikelola secara optimal dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Dr. Rinto Wardana mengapresiasi kehadiran BPI KPNPA RI yang dinilainya turut mengambil bagian dalam mendukung pembangunan daerah melalui fungsi pengawasan, kontrol sosial, dan kemitraan dengan pemerintah dengan benar- benar Independen ujar Rinto Wasdana Samalosa.
Dalam dialog tersebut, Bupati menyampaikan bahwa selama hampir dua tahun memimpin Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama Wakil Bupati Jakop Saguruk, masih terdapat berbagai kekurangan. Namun, pemerintah daerah tetap terbuka terhadap kritik, saran, serta masukan yang membangun dari seluruh elemen masyarakat.
"Kami menyadari masih ada kekurangan dalam kepemimpinan kami. Karena itu, kami siap menerima kritik dan masukan demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Mentawai," kata Rinto.
Bupati juga memaparkan sejumlah program prioritas yang telah berjalan, di antaranya pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Sigapokna dan Sikakap, serta keberhasilan memperoleh dukungan pemerintah pusat untuk renovasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Renovasi RSUD tersebut dibiayai melalui DIPA Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran sebesar Rp227.954.705.176.
Menurut Rinto, keberhasilan pelaksanaan proyek tersebut sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama dalam menyelesaikan persoalan lahan.
"Kalau kita tidak siap, terutama dalam penyelesaian masalah tanah, bantuan ini bisa saja dipindahkan ke daerah lain, seperti Papua atau daerah lainnya. Karena itu, kita harus berani mengambil keputusan agar kesempatan pembangunan ini tidak hilang," tegasnya.
Selama hampir tiga jam pertemuan, kedua belah pihak membahas berbagai isu strategis, mulai dari percepatan pembangunan daerah, penyelesaian persoalan lahan, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan potensi pariwisata dan sumber daya alam, hingga upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Mentawai.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan BPI KPNPA RI. Kedua belah pihak berharap kolaborasi yang baik dapat menjadi kekuatan dalam mengawal pembangunan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin maju, mandiri, dan sejahtera.
(Tim Redaksi GARDA PERS.ID)
0Komentar