.png)
MENTAWAI, GARDA.ID – Bupati Kepulauan Mentawai, Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H., menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan tetap bersikap netral dalam menyikapi setiap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Pemerintah, katanya, akan memberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan kepentingan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menerima audiensi Ketua BPI KPNPA RI Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tuhowoloo Telaumbanua, S.IP., di ruang kerja Bupati, Kamis 16 Juli 2026 dan di jadwal ulang audensi resmi Pengurus BPI KPNPARI di laksanakan senin 20 Juli 2026 kata Bupati.
"Sebagai pimpinan daerah, saya bersikap netral. Apa pun keluhan masyarakat akan kami jawab sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah hadir untuk membantu masyarakat sebagai wujud kepedulian kepada warga," ujar Bupati.
Menurut Bupati, salah satu bentuk pelayanan pemerintah adalah penyediaan ambulans laut yang dikelola melalui Dinas Sosial. Program tersebut dinilai sangat membantu masyarakat, terutama bagi keluarga yang harus memulangkan jenazah dari Kota Padang ke Kepulauan Mentawai.
"Biaya pemulangan jenazah dari Padang ke Mentawai cukup besar, sementara kemampuan ekonomi masyarakat terbatas. Karena itu pemerintah hadir melalui Dinas Sosial agar masyarakat dapat terbantu," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati juga menyinggung penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mendukung nelayan yang benar-benar berhak memperoleh BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Nelayan juga telah datang menemui saya. Saya sampaikan tidak ada persoalan sepanjang benar sebagai nelayan dan memenuhi aturan. Pemerintah tentu mendukung masyarakat nelayan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua BPI KPNPA RI Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tuhowoloo Telaumbanua, S.IP., yang akrab disapa Delau, mengatakan bahwa pihaknya hadir sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, termasuk penyaluran BBM bersubsidi.
"Kami hanya menjalankan fungsi kontrol sosial. Tujuan kami mengingatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Hak masyarakat harus benar-benar diterima oleh yang berhak dan tidak diperdagangkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar Delau kepada GardaPers.id usai pertemuan.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan agar penyalurannya tepat sasaran serta tidak disalahgunakan.
Dalam kesempatan itu, Delau juga menyampaikan harapannya agar penyaluran BBM di Kepulauan Mentawai dilakukan secara transparan sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, apabila terdapat dugaan pelanggaran, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum berdasarkan bukti yang sah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh dialog sebagai bagian dari upaya membangun sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan BPI KPNPA RI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.(Tim Garda Pers.Id)
0Komentar