.png)
MENTAWAI, GARDA PERS.ID – Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, Irjen Ppn.Drs. Jawari,SH.MH, melalui Polres Kepulauan Mentawai berhasil mengungkap tiga kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga orang tersangka dan menyita total 1.635 liter BBM jenis Pertalite.
Pengungkapan tersebut disampaikan langsung oleh Plt. Kapolres Kepulauan Mentawai, AKBP Nendra Madya Tias, S.I.K., dalam konferensi pers di ruang pertemuan Polres Kepulauan Mentawai, Selasa (3/11/2026). Kegiatan itu turut didampingi Kasat Reskrim IPTU Joni Harman, S.H., M.H.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial B.E.M., H.N., dan J.P. Mereka diamankan pada Rabu (28/10/2026) di sejumlah lokasi di Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Dalam kasus pertama, polisi mengamankan tersangka B.E.M. sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Sioban–Katiet. Petugas menyita satu unit Mitsubishi Colt T120SS warna hitam serta 10 jeriken berisi 350 liter Pertalite.
Kasus kedua, tersangka H.N. diamankan sekitar pukul 11.15 WIB di Jalan Raya Sioban. Dari lokasi tersebut, polisi menyita satu unit Mitsubishi Colt FE71L warna kuning dan 1.180 liter Pertalite yang disimpan dalam tiga drum serta sejumlah jeriken.
Selanjutnya, tersangka J.P. diamankan sekitar pukul 13.48 WIB di Jalan Raya Sioban. Polisi menyita satu unit Mitsubishi L300 warna hitam dan tiga jeriken berisi 105 liter Pertalite.
Dengan demikian, total barang bukti BBM dari ketiga perkara tersebut mencapai 1.635 liter Pertalite, disertai tiga unit kendaraan roda empat dan sejumlah barang bukti lainnya.
MODUS PENGISIAN BBM MENGGUNAKAN KENDARAAN PIKAP
Berdasarkan keterangan dalam siaran pers kepolisian, para tersangka diduga mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU PT Ekindo Putera Andalas menggunakan kendaraan pikap.
BBM yang diperoleh kemudian dipindahkan ke jeriken yang telah disiapkan untuk selanjutnya dijual kembali secara eceran kepada pedagang BBM ketengan.
Praktik tersebut menjadi perhatian karena BBM bersubsidi merupakan barang yang penyalurannya diatur pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat serta kelompok pengguna yang berhak menerima.
Penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi berpotensi merugikan masyarakat yang membutuhkan dan mengganggu ketepatan sasaran penyaluran subsidi pemerintah.
DUA PERKARA MASIH DALAM PENYIDIKAN
Polres Kepulauan Mentawai menyampaikan bahwa dua perkara masih dalam proses penyidikan. Sementara satu perkara lainnya telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai pada tahap I.
Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
TOKOH MASYARAKAT MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM, MINTA PROSES BERLANJUT HINGGA TUNTAS
Seorang tokoh masyarakat Kepulauan Mentawai yang dimintai tanggapannya oleh media ini menilai pengungkapan tiga kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut perlu diikuti dengan proses penegakan hukum yang transparan dan berkelanjutan.
Menurutnya, penanganan perkara tidak boleh berhenti hanya pada penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti.
"Penegakan hukum harus dilanjutkan sampai tuntas sesuai ketentuan perundang-undangan. Jangan sampai setelah penangkapan, proses hukumnya tidak jelas. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum," ungkapnya kepada media ini. Ia meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Ia juga berharap pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah Kepulauan Mentawai diperketat, termasuk pengawasan terhadap aktivitas pengisian dan penyaluran BBM di SPBU.
Menurutnya, pengawasan yang konsisten diperlukan agar BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan bisnis yang bertentangan dengan ketentuan hukum.( TIMOGarda Pers.id)
0Komentar