.png)
MENTAWAI, GARDA PERS.ID — Proyek pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan irigasi sawah di Dusun Makoddiai, jalur SP2–Laut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, menuai sorotan serius. Proyek bernilai Rp368.463.940 yang dikerjakan CV Bona Fide Sejahtera itu diduga memiliki persoalan mendasar dalam perencanaan karena disebut tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Proyek di bawah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut tercatat dalam kontrak Nomor 500.6/009/SPK.DKPPP/VIII-2026, dengan masa kerja 120 hari kalender, mulai 10 Agustus hingga 7 Desember 2026.
Persoalan mencuat pada desain penanganan aliran muara sungai menuju laut, termasuk penggunaan gorong-gorong berdiameter 6 inci yang kelayakan teknisnya dipertanyakan. Kapasitas aliran, kondisi pasang surut, sedimentasi, gelombang laut, dan karakteristik tanah seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan.
Yang lebih serius, pihak pelaksana mengaku perencanaan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Arifin, yang mengaku sebagai pihak dari perusahaan pelaksana, menyatakan bahwa kebutuhan alat berat tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), padahal alat tersebut dibutuhkan untuk menggali pasir pantai dan memasang gorong-gorong beton.
“Perencanaan tidak sesuai kondisi lapangan. Saya sedang meminta perubahan perencanaan dan saya sudah rugi sekitar Rp30 juta,” kata Arifin saat memberikan keterangan di kantor redaksi Garda Pers.id, Sabtu (24/10/2026), didampingi dua rekannya.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana perencanaan proyek ratusan juta rupiah disusun jika kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan disebut tidak diperhitungkan secara tepat sejak awal?
Dugaan perencanaan asal jadi, termasuk kemungkinan penggunaan desain copy-paste, perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen survei, gambar teknis, RAB, spesifikasi, dan kesesuaian desain dengan kondisi aktual. Dugaan tersebut belum dapat dinyatakan terbukti tanpa pemeriksaan.
Garda Pers.id telah meminta penjelasan Andri Lengkong, yang disebut sebagai konsultan perencana, serta Zakirman selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan tanggapan kepada redaksi.
Uang negara tidak boleh dihabiskan untuk pekerjaan yang perencanaannya bermasalah. Dokumen kontrak, perhitungan teknis, kebutuhan alat berat, volume pekerjaan, serta alasan perubahan desain harus dibuka dan diperiksa oleh pihak berwenang.
Evaluasi lapangan diperlukan untuk memastikan apakah konstruksi tersebut layak, aman, berfungsi, dan benar-benar bermanfaat bagi petani. Jika ditemukan penyimpangan, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Publik menunggu penjelasan tegas dari dinas terkait dan konsultan perencana. Jangan sampai proyek yang seharusnya mendukung pertanian justru menyisakan persoalan akibat perencanaan yang tidak matang.
GARDA PERS.ID — Media Kontrol Sosial.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.(*)
0Komentar