.png)
Garda Pers.id | Padang — Perkara dugaan pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) Gianfranco Simone masih bergulir di wilayah hukum Polres Kepulauan Mentawai.
Dalam perkara tersebut, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Ind oknum Pengqacara , De oknum Ketua SPSI Mentawai , Vi oknum Swasta , dan H. oknum Wartawan. Keempatnya disebut masih menjalani kewajiban wajib lapor tiga kali dalam seminggu di Polres Kepulauan Mentawai.
Informasi yang diperoleh Garda Pers.id menyebutkan, antara pihak yang terlibat dalam perkara tersebut telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan.
Namun demikian, berdasarkan informasi yang diterima media ini, uang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut sampai saat ini belum diberikan atau dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan.
Perdamaian Tidak Otomatis Menghentikan Proses Hukum
Meskipun telah terjadi perdamaian atau saling memaafkan, hal tersebut tidak serta-merta menghapus proses hukum terhadap para tersangka. Keempatnya tetap menjalani proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Demikian pula apabila nantinya terjadi pengembalian uang, tindakan tersebut tidak secara otomatis menghapus perkara pidana. Pengembalian uang dan perdamaian dapat menjadi bagian dari hal-hal yang dipertimbangkan dalam proses hukum, termasuk kemungkinan penerapan mekanisme keadilan restoratif apabila seluruh persyaratan hukum terpenuhi.
Ancaman Pidana Pemerasan
Pemerasan dalam KUHP yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 482 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
Apabila pasal tersebut yang secara resmi disangkakan kepada para tersangka, maka ancaman pidananya adalah paling lama sembilan tahun.
Mantan Pejabat Polres Mentawai Beri Pandangan
Seorang mantan pejabat Polres Kepulauan Mentawai, yang meminta namanya tidak dipublikasikan, memberikan pandangan kepada Garda Pers.id dalam sebuah diskusi di Padang.
Menurut sumber tersebut, dalam perkara pidana tertentu, perdamaian antara korban dan pihak yang berperkara dapat menjadi pertimbangan untuk penerapan keadilan restoratif, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum.
“Bisa saja penyelesaian melalui perdamaian, tergantung jenis tindak pidananya, ancaman pidananya, serta terpenuhi atau tidaknya persyaratan keadilan restoratif,” ujar sumber tersebut.
Ia juga memberikan contoh bahwa dalam perkara tertentu, termasuk perkara kekerasan rumah tangga, terdapat kemungkinan penyelesaian melalui perdamaian apabila memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
Namun, perdamaian tidak otomatis menghentikan seluruh perkara pidana. Penanganannya tetap bergantung pada jenis tindak pidana, pasal yang disangkakan, tahapan perkara, serta kewenangan aparat penegak hukum.
Media ini Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah, menegaskan bahwa status tersangka bukan merupakan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang telah bersalah. Pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana dan kesalahan para tersangka tetap harus dilakukan melalui proses hukum.
Media ini akan terus memantau perkembangan perkara tersebut, termasuk keterangan resmi dari Polres Kepulauan Mentawai dan Kejaksaan, serta memberikan ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Gianfranco Simone maupun keempat tersangka, yaitu Indra, Dedi Saputra, Yola, dan Heri Suprianto.
(Tim Garda Pers.id)
Media Kontrol Sosial
0Komentar