.png)
PADANG, GARDA PERS.ID — Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai melaporkan paket pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Sumatera 4 senilai Rp11,27 miliar kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat.
Laporan bernomor 50/LP/BPI/KJT/IX/2026 tersebut ditujukan kepada Kepala Kejati Sumatera Barat, Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H. Isu utama yang diminta untuk ditelusuri adalah informasi mengenai penggunaan pasir laut sebagai material dalam pelaksanaan proyek.
Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, ditemukan penumpukan pasir dalam jumlah puluhan meter kubik di halaman salah satu gedung sekolah yang sedang dikerjakan. Pasir tersebut diduga merupakan pasir laut dan tidak hanya digunakan untuk pekerjaan bangunan, tetapi juga dimanfaatkan dalam pengerjaan jalan di lingkungan sekolah tersebut yang di laksanakan oleh CV. SERASI BERSAMA
Proyek Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan anggaran sebesar Rp11.271.170.998,- : 10 (sepuluh) bulan Desember 2025 sampai dengan Oktober 2026
Ketua BPI KPNPA RI Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tuhowoloo Telaumbanua, S.IP (Delau), meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen kontrak, sumber material, volume penggunaan pasir, harga satuan, spesifikasi teknis, hingga dokumen pembayaran pekerjaan.
Berdasarkan dokumen laporan, paket pekerjaan tersebut berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Nilai total kontrak tercatat sebesar Rp11.271.170.998, dengan masa pelaksanaan selama 10 bulan, mulai Desember 2025 hingga Oktober 2026.
Paket pekerjaan itu mencakup lima madrasah, yakni Madrasah Darul Umum Pasaman, MTsN 2 Sikakap dan MAS Mardhatillah Tuapejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta MAS Sabibul Jannah dan MTs Darussalam di Kabupaten Pesisir Selatan.
Dalam laporannya, BPI KPNPA RI menyebut informasi awal diperoleh melalui komunikasi WhatsApp pada 17 Agustus 2026 dengan seseorang bernama Awaluddin Rao, yang memperkenalkan diri sebagai Site Manager Kontraktor MA Mardhatillah.
Informasi tersebut menjadi dasar bagi BPI untuk meminta verifikasi lebih lanjut, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.
Soroti Asal-usul dan Harga Pasir
BPI meminta Kejati Sumbar menelusuri asal-usul pasir yang digunakan, legalitas sumber material, pemasok, volume aktual di lapangan, serta kesesuaiannya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), kontrak, dan dokumen pembayaran.
Pemeriksaan juga diharapkan mencakup kesesuaian harga satuan material, biaya pengangkutan, mutu material, dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam pekerjaan, termasuk penggunaan pasir tersebut untuk pembangunan jalan di lingkungan sekolah.
Menurut BPI, pemeriksaan fisik di lokasi penting dilakukan untuk membandingkan kondisi pekerjaan sebenarnya dengan dokumen administrasi dan laporan kemajuan pekerjaan, termasuk menelusuri penumpukan pasir puluhan meter kubik yang ditemukan di halaman gedung sekolah.
BPI turut meminta klarifikasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, kontraktor, Site Manager, pemasok material, serta pihak lain yang terkait.
Minta Kejati Lakukan Verifikasi Menyeluruh
BPI KPNPA RI menegaskan laporan tersebut disampaikan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan serta penggunaan anggaran negara.
BPI meminta Kejati Sumbar menindakujlanjuti laporan melalui klarifikasi, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis, dan pengecekan lapangan. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana atau kerugian keuangan negara, BPI meminta agar penanganannya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga informasi dari dokumen laporan ini disusun, belum terdapat kesimpulan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya tindak pidana maupun kerugian keuangan negara. Karena itu, verifikasi oleh aparat berwenang diperlukan untuk memastikan fakta, kepatuhan terhadap kontrak, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran proyek tersebut.
(Tim GARDA PERS.ID)
0Komentar