.png)
MENTAWAI — Ketua Mangrove Lestari Nusantara Kabupaten Kepulauan Mentawai meminta Kapolres Kepulauan Mentawai menertibkan dan memeriksa dugaan pemanfaatan mangrove untuk kepentingan usaha pariwisata di wilayah pesisir Mentawai.
Ketua Mangrove Lestari Nusantara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tuhowoloo Telaumbanua, S.IP (Delau), mengatakan salah satu yang menjadi perhatian adalah PT Onu Mentawai Internasional/Hollow Tree's Resort di kawasan Pantai Katiet.
“Dalam dokumentasi yang dimiliki dan diberitakan media ini, terlihat adanya penggunaan material mangrove yang diduga digunakan sebagai tiang teras serta bagian perlindungan dari sinar matahari pada area restoran. Karena itu kami meminta aparat terkait turun langsung melakukan pemeriksaan di lapangan,” kata Delau.
Menurut Delau, apabila material tersebut benar berasal dari pohon mangrove, perlu diperiksa asal-usul material, lokasi pengambilan, status kawasan, perizinan atau persetujuan pemanfaatannya, serta dampaknya terhadap ekosistem mangrove.
“Kami tidak ingin membuat kesimpulan sepihak. Tetapi fakta yang terdokumentasi media harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Kalau benar mangrove ditebang atau diambil untuk kepentingan pembangunan resort dan restoran, harus diketahui dari mana kayunya diperoleh dan apakah seluruh persyaratan hukumnya terpenuhi,” tegasnya.
Delau menyebut PP Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove kini menjadi salah satu dasar penting dalam perlindungan mangrove. Peraturan tersebut berlaku sejak 5 Juni 2025 dan mengatur perlindungan serta pengelolaan ekosistem mangrove, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
Dalam PP 27/2025 juga ditegaskan bahwa pemanfaatan ekosistem mangrove wajib dilakukan dengan tetap menjaga fungsi ekosistem mangrove dan baku mutu ekosistem mangrove.
“Kami meminta Kapolres Mentawai tidak hanya melihat masyarakat kecil. Kalau ada dugaan pemanfaatan mangrove oleh perusahaan atau pengelola resort, termasuk PT Onu Mentawai Internasional/Hollow Tree's Resort, juga harus diperiksa sesuai aturan yang berlaku.”
Delau menambahkan, pihaknya siap menyerahkan dokumentasi dan bahan pemberitaan yang dimiliki kepada aparat penegak hukum sebagai bahan awal untuk dilakukan pengecekan lapangan.
“Kami serahkan kepada aparat untuk membuktikan. Kalau setelah pemeriksaan ternyata ada izin dan seluruh ketentuan dipenuhi, tentu itu harus dihormati. Tetapi apabila ditemukan pelanggaran, kami meminta tindakan dilakukan sesuai ketentuan hukum,” ujar Delau. ( Tim Garda Pers.Id)
0Komentar